oleh

Draf Revisi UU KPK Dipelajari Menkum, KPK: Jangan Ada Klaim Presiden Setuju

Jakarta,ClickNews.id – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengaku baru mulai mempelajari draf revisi UU KPK. Terkait hal itu, KPK meminta tak ada politisi yang mengklaim bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah setuju dengan revisi UU KPK.

“KPK menghormati perintah Presiden Jokowi pada Menteri Hukum dan HAM hari ini yang meminta Menkum HAM mempelajari draf RUU KPK inisiatif DPR tersebut. Kami berharap perintah tersebut bisa dijalankan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada kesimpulan-kesimpulan yang prematur apalagi ada klaim dan tuduhan dari sejumlah politisi seolah-olah Presiden sudah menyetujui RUU KPK inisiatif DPR tersebut,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (09/09).

Febri mengulang pernyataan pihak pemerintah soal belum adanya surat presiden ke DPR untuk melakukan pembahasan revisi. Febri menilai draf revisi tersebut memiliki beberapa persoalan.

“Tadi sudah ditegaskan belum ada surat presiden ke DPR untuk membahas lebih lanjut RUU tersebut. Apalagi, kita tahu RUU yang beredar itu memiliki sejumlah persoalan mendasar,” tuturnya.

Febri juga berharap pemerintah menjadikan pernyataan dan permintaan berbagai elemen masyarakat untuk menolak revisi UU KPK menjadi pertimbangan sikap pemerintah. Menurutnya, penolakan itu muncul karena adanya kekhawatiran revisi UU KPK malah memperlemah KPK.

“Pernyataan dan permintaan dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari puluhan guru besar, ribuan dosen di berbagai universitas, pemuka agama hingga masyarakat sipil juga perlu menjadi pertimbangan. Penolakan publik atas revisi UU KPK tersebut tentu bukan tanpa alasan. Dari yang kita baca bersama, jika revisi terjadi yang mengandung poin-poin seperti yang dibahas akhir-akhir ini, maka bukan tidak mungkin KPK akan lumpuh dan kemudian mati,” jelasnya. (dtc)

Komentar

News Feed